Pemangkasan Tunjangan Pejabat Jadi Solusi Atasi Krisis Energi

Isu Nasional - Jakarta: Pemerintah mulai menyiapkan berbagai skema mengantisipasi krisis energi akibat konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Dampak dari konflik tersebut bisa mengganggu stabilitas keuangan negara.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, salah satu kebijakan yang bisa diambil pemerintah adalah dengan memangkas tunjangan para pejabat. Pemangkasan tersebut bisa sampai 50 persen. "Kalau krisis energi yang lain kebijakan itu ya pemotongan tunjangan. Potong 50% misalnya," ujar Trubus, kepada Metrotvnews.com, Selasa, 24 Maret 2026.

Dengan demikian, kata dia, para pejabat hanya akan mendapat gaji dan setengah tunjangan saja. Menurutnya, jumlah yang didapat masih besar.

Trubus menilai, pemangkasan tunjangan harus sampai ke tingkat daerah. Menurutnya, banyak pejabat di tingkat daerah yang mendapat tunjangan besar.

"Di bawah (daerah) itu banyak eselon 1, eselon 2 di daerah itu banyak, tunjangannya besar. Nah itu yang dipotong," jelasnya.

Dia menambahkan, selain pemotongan tunjangan, perampingan lembaga pemerintah juga harus jadi perhatian. Menurutnya, tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga daerah.

"Perampingan mas ini pemerintah harus memikir depan. Kalau daerah OPD bisa diefisienkan," katanya.

Trubus juga menyoroti rencana pemerintah yang akan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan. Menurutnya, hal tersebut tidak akan efektif mengatasi krisis energi.

"Kalau sifatnya WFH cuma sehari, sepertinya kurang efektif, mas. Kurang efektif, karena kan cuma sehari," ucapnya.